Navigation

Ilustrasi
Ilustrasi

Pembatalan SP3 tidak pengaruhi Pencalonan Imas dan Sutarno

SUBANG – Pembatalan SP3 (surat perintah penghentian perkara) oleh Pengadilan Negeri Bandung atas kasus dugaan ijazah palsu Bupati Subang Imas Aryuningsih, dianggap tak mempengaruhi pencalonannya sebagai calon petahana pada Pilkada Subang mendatang.

Seperti dikutip dari PasundanEkspres.com Praktisi Hukum, Zudirman SH mengatakan, keputusan pengadilan tentang pembatalan SP3 tak bisa dijadikan alasan penolakan terhadap pencalonan Bupati Imas. Itu artinya, calon incumbent yang berpasangan dengan Kolonel (purn) Sutarno itu masih berhak melanjutkan pencalonannya dari Koalisi Motekar.

Pengacara serior ini menyebutkan, gugatan praperadilan hanya menyangkut penerbitan SP3, bukan menyangkut materi ijazah yang selama dipersoalkan. Sehingga meski SP3 dibatalkan, keputusan pengadilan itu tak bisa dijadikan alasan penolakan terhadap pencalonan Bupati Imas.
“Oh tidak bisa. Semua orang sama di mata hukum. Kita harus mengedepankan praduga tak bersalah. Bu Imas belum dinyatakan bersalah. Berstatus saksi saja belum,” ujar Zudirman saat ditemui di kantornya di Jalan Kapten Hanafiah, Rawabadak, Subang, kemarin (7/2).

Menurutnya, berdasarkan PKPU No 3 tahun 2017, hanya tiga point yang bisa menggagalkan pencalonan kepala daerah. Selain dengan alasan meninggal dunia, pencalonan seorang kandidat kepala daerah bisa digagalkan jika yang bersangkutan sakit permanen sehingga tak bisa menjalankan tugasnya dan atau dinyatakan bersalah oleh pengadilan.

Tak hanya itu, kata Zudirman, pembatalan SP3 oleh pengadilan, mengandung arti proses penyidikan yang selama ini dilakukan oleh Polda Jawa Barat harus dimulai dari awal kembali.
“Dengan terbitnya SP3, itu berarti saksi-saksi yang pernah diperiksa sebelumnya dianggap gugur. Para pihak harus menyiapkan saksi baru. Penyelidikan pun harus dimulai dari nol lagi, dan itu prosesnya panjang,” tutur pria berkumis tersebut.

Apalagi sebelumnya, kata Zudirman, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian sempat mengeluarkan pernyataan agar proses hukum para calon kepala daerah yang mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah dihentikan sementara saat masa pemilihan, baik yang berstatus sebagai saksi maupun tersangka. Hal ini dilakukan agar proses demokrasi berjalan dengan adil.

Terlebih lagi, apabila calon yang tersangkut kasus hukum belum tentu bersalah. Hal tersebut juga dikhawatirkan dapat digunakan sebagai alat oknum tertentu untuk memberi preseden buruk pada calon tertentu.

Bila proses hukum tetap dijalankan saat masa pemilihan, dikhawatirkan publik telah menghakimi seseorang bersalah meskipun belum bersalah. Oleh karena itu, saat itu Kapolri mengajak penegak hukum lain seperti KPK, Kejaksaan Agung lebih baik untuk menunda sementara untuk menghormati proses demokrasi.
Bila hal ini disepakati, maka paslon yang sudah ditetapkan per 12 Februari mendatang, apabila ada uang terjerat proses hukum baik sebagai saksi atau tersangka akan ditunda sampai pilkada selesai.

Namun, keputusan ini pengecualian bagi pejabat yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT). Untuk penegakan hukum yang sifatnya OTT tetap harus diteruskan dan ditegakkan pada siapapun, termasuk calon yang sedang melewati masa pemilihan.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pengadilan Negeri Bandung telah mengabulkan gugatan praperadilan terkait penerbitan surat perintan penghentikan perkara (SP3) oleh Polda Jawa Barat atas kasus dugaan ijazah palsu Bupati Imas Aryumningsih. Dengan putusan itu, Polda Jawa Barat harus melanjutkan kembali kasus yang menjadi perhatian masyarakat Subang tersebut.

Diposting pada kategory , ,
Banner-Home-Top
TINGGALKAN KOMENTAR