Navigation

Jubir KPK Febridiansyah (Foto: Istimewa)
Jubir KPK Febridiansyah (Foto: Istimewa)

KPK Periksa Sekretaris Daerah Kabupaten Subang

KabarSubang – Jakarta. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Subang, Drs. H Abdurakhman, M.Si untuk menjalani pemeriksaan terkait dengan kasus suap perizinan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Subang yang membelit Bupati Non Aktif Kabupaten Subang, Imas Aryuminingsih.

“Abdurakhman, Sekretaris Daerah Kabupaten Subang (diperiksa sebagai) saksi untuk tersangka PS [Puspa Sukrina],” kata Febri Diansyah, juru bicara KPK dikonfirmasi pada Selasa (31/7) seperti yang dikutip dari gatra.com

Selain itu, KPK juga memanggil sejumlah saksi lainnya juga untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka Puspa Sukrina alias Asun alias Koh Asun. Mereka yakni Asisten Daerah II Kabupaten Subang dan Kepala Bappeda Pemkab Subang, Komir Bastaman. Kemudian, pegawai negeri sipil (PNS) Pemkab Subang, Arya Natasusanda; dan Koko selaku sopir Bupati Subang.

KPK menetapkan Direktur Utama (Dirut) PT Pura Binaka Mandiri (PT PBM) dan PT Alfa Sentra Proferty (PT ASP), Puspa Sukrina. Puspa Sukrina alias Koh Asun diduga bersama-sama dengan tersangka Miftahudin menyuap Bupati Imas dan kawan-kawannya guna memuluskan perizinan PT PBM dan PT ASP untuk membuat pabrik atau tempat usaha di Kabupaten Subang.

Koh Asun menyuap Imas dan kawan-kawan sejumlah Rp 1,4 milyar. Suap diberikan melalui orang dekat Imas yang bertindak selaku pengumpul dana. Adapun komitmen fee awal antara pihak pengusaha dengan perantara sejumlah Rp 4,5 milyar.

Sedangkan dugaan komitmen fee antara bupati kepada perantara adalah Rp 1,5 milyar. Sebagian uang yang diterima diduga juga dimanfaatkan untuk kepentingan kampanye Imas selaku calon bupati petahana (incumbent) Kabupaten Subang pada pilkada 2018.

Koh Asun merupakan tersangka kelima yang ditetapkan KPK dalam kasus ini. Penetapan status petinggi dua perusahaan ini merupakan hasil pengembangan penyidikan kasus yang terungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) yang membelit 4 tersangka.

KPK menyangka Koh Asun melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana diubah UU Nomor 10 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Keempat tersangka lainnya yang telah ditetapkan menjadi terdakwa adalah Imas Aryuminingsih, Darta (swasta), Asep Santika yang merupakan Kabid Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Miftahudin (swasta) yang sudah divonis 2 tahun penjara di LP Sukamiskin – Bandung.

Diposting pada kategory ,
Banner-Home-Top
TINGGALKAN KOMENTAR