Navigation

Dedi Mulyadi (Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat)
Dedi Mulyadi (Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat)

Ini dia syarat Unik untuk Caleg Golkar di Jawa Barat

PURWAKARTA – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengumpulkan ratusan calon anggota legislatif berbagai tingkatan yang akan bertarung pada Pileg 2019 mendatang, di aula pertemuan Hotel Plaza, kota bukit indah Purwakarta, Rabu (21/2/2018).

Mereka, sengaja dikumpulkan untuk mendengarkan pembekalan dari pria nyentrik yang juga mencalonkan diri sebagai wakil Gubernur Jabar di Pilgub 2018 nanti.

Dalam paparannya, Dedi menekankan sebuah kebijakan yang harus dijalankan para kadernya yang akan maju sebagai caleg itu. Kebijakan yang digulirkannya ini terbilang unik. Yakni para caleg laki-laki dan telah beristri, dilarang keras nikah lagi jika nantinya terpilih.

“Ini kebijakan yang harus dijalankan oleh seluruh caleg yang terpilih nanti,” ujar Dedi dalam paparannya dihadapan ratusan caleg.

Dedi menegaskan, pihaknya tak main-main dengan kebijakannya itu. Dia telah menyiapkan sanksi tegas bagi para caleg yang tak menaati amantnya itu. Tak tanggung-tanggung, sanksinya yakni pergantian antar waktu (PAW) bagi yang bersangkutan.

“Kalau emang ingin menikah lagi ya boleh. Dengan catatan, istrinya sudah meninggal atau ditinggal kabur istri,” jalas dia.

Menurutnya, kebijakannya ini merupakan bentuk komitmen Partai Golkar di Jawa Barat terhadap seorang ibu. Selain itu, hal ini juga menjadi bagian dari ikhtiar partainya dalam menjaga fokus kadernya saat menjalankan amanat rakyat di parlemen nanti.

“Ya gak elok saja. Di saat susah dan berjuang mati-matian sama istri pertama, giliran terpilih malah nambah istri. Terus nanti kalau istrinya banyak, malah ngurusin istri-istrinya bukan fokus ngurusin rakyat,” kata Dedi menjelaskan.

Selain larangan nikah lagi, ada kebijakan lain yang menjadi syarat pencalegan di Partai Golkar. Yakni, caleg tersebut harus menguasai bahasa daerah masyarakat di wilayah pemilihannya. Karena,kata dia, bahasa ini bisa menjadi jembatan komunikasi yang baik dengan lingkungan masyarakat sekitar.

Kebijakannya ini cukup beralasan. Mengingat, kultur Jawa Barat sangat kaya akan bahasa daerah. Dari mulai wilayah Priangan, Pakuan, Panturaan dan Sunda Betawi di perbatasan Jawa Barat dan Jakarta, itu memiliki ciri khas bahasa yang berbeda.

“Ini soal memahami keinginan masyarakat. Kalau tidak bisa menggunakan bahasa mereka, bagaimana kita bisa paham apa keinginan mereka?,” tambah dia.

Dedi menambahkan, seluruh peraturan tersebut mulai saat ini sudah menjadi panduan bagi Tim Penjaringan Calon Anggota Legislatif DPD Golkar Jawa Barat.

(okezone.com)

Diposting pada kategory , ,
Banner-Home-Top
TINGGALKAN KOMENTAR