Navigation

Para Guru PAUD Non Formal yang berasal dari Perwakilan PD Himpaudi Kab. Subang berkumpul di Mahkamah Konstitusi - Jakarta untuk menyerahkan uang yang dikumpulkan sebagai bahan perjuangan mengajukan Judicial Review Undang-undang no. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen yang dinilai mendiskriminasi antara Guru PAUD Formal dan Guru PAUD Non Formal. (foto: dokumentasi pribadi H. Ade Mulyana)
Para Guru PAUD Non Formal yang berasal dari Perwakilan PD Himpaudi Kab. Subang berkumpul di Mahkamah Konstitusi - Jakarta untuk menyerahkan uang yang dikumpulkan sebagai bahan perjuangan mengajukan Judicial Review Undang-undang no. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen yang dinilai mendiskriminasi antara Guru PAUD Formal dan Guru PAUD Non Formal. (foto: dokumentasi pribadi H. Ade Mulyana)

Hari ini PD Himpaudi Subang serahkan Uang hasil udunan untuk perjuangan Judicial Review UU Guru dan Dosen ke Mahkamah Konstitusi.

KabarSubang – Subang. Perjuangan para Guru PAUD untuk mendorong Judicial Review Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen tentang Kesetaraan Guru Paud Non Formal dengan mengumpulkan koin seribu rupiah hari ini mencapai puncaknya dengan berkumpul di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Ketua Himpaudi Kabupaten Subang, Haji Ade Mulyana, S.Ag, M.Pd bersama dengan rombongan Himpaudi Kabupaten Subang, Senen (11/02/2019) menyerahkan “koin seribu” di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

“Alhamdulillah titipan koin 1.000 sebanyak Rp. 9.168.500,- dari PD HIMPAUDI Kabupaten Subang untuk perjuangan kesetaraan guru PAUD Non Formal di Mahkamah Konstitusi telah tersampaikan pada Bunda Netti Herawati selaku Ketua PP HIMPAUDI di depan gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat. Semoga menambah energi perjuangan utk meraih kemenangan.” ujar Ade Mulayana

Gugatan Judicial Review Undang-undang tentang Guru dan Dosen ini sendiri dikarenakan adanya Diskriminasi dan tuntutan kesetaraan status dan hak antara Guru Paud Formal dan Guru Paud Non-formal.

“Kenapa Untuk Paud Non Formal Dari Sisi Kewajiban Yang Lain Harus Sama Sementara Dari Sisi Status Pendidiknya Dinyatakan Tidak Sama ? Ini Bentuk Diskriminasi Dalam Dunia Pendidikan Terhadap Pendidik Paud Non Formal..!! Karena Inilah Guru Paud Non Formal Yang Tergabung Dalam Organisasi Himpaudi Menggugat Uu No 14 Tahun 2005 Ke Mahkamah Konstitusi.” pungkas Haji Ade Mulyana (ram/red)

Diposting pada kategory ,
Banner-Home-Top
TINGGALKAN KOMENTAR