Navigation

Anggota Bawaslu Kabupaten Subang Cucu Kodir Jaelani (foto: Dokumentasi pribadi / kabarsubang.com)
Anggota Bawaslu Kabupaten Subang Cucu Kodir Jaelani (foto: Dokumentasi pribadi / kabarsubang.com)

Bawaslu Kabupaten Subang keluarkan Himbauan Larangan Dalam Kampanye.

KabarSubang – Subang. Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Subang, Cucu Kodir Jaelani mengingatkan kepada seluruh Calon Legislatif dan Parpol Peserta Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Subang untuk memahami Larangan Dalam Kampanye.

Kepada KabarSubang di kantor Bawaslu Kabupaten Subang, Senin (24/09/2018) Cucu Kodir menjelaskan, bahwa Bawaslu Kabupaten Subang sudah mengirimkan surat Himbauan Larangan dalam Kampanye kepada Seluruh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Subang.

“Kami sudah mengirimkan surat bernomor 311/Bawaslu.Prov. JB-15/TU.00.01/IX/2018 perihal Himbauan Larangan dalam Kampanye, surat himbauan tersebut sudah kami sampaikan kepada seluruh Partai Politik Peserta Pemilu di Kabupaten Subang dan kami berharap surat tersebut isinya di sosialisasikan kepada Caleg dan Jajaran Pengurus di internal Parpol. Kami juga sudah mengintruksikan Jajaran Kami di tingkat Panwaslu Kecamatan untuk mengirimkan surat himbauan yang sama, di sesuaikan dengan tingkatannya.” jelas Cucu.

Cucu pun menambahkan, berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Bagian Keempat Larangan dalam Kampanye Pasal 280 Ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) menjelaskan secara rinci Larangan dalam Kampanye.

Ketentuan Pidana Pemilunya seperti yang tertulis pada pasal 521 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. “Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).”

Cucu menambahkan lagi di Pasal 493 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. “Setiap pelaksana dan/atau tim Kampanye Pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”(red)

Diposting pada kategory ,
Banner-Home-Top
TINGGALKAN KOMENTAR