Navigation

Anggota Bawaslu Kabupaten Subang Cucu Kodir Jaelani (foto: Dokumentasi pribadi / kabarsubang.com)
Anggota Bawaslu Kabupaten Subang Cucu Kodir Jaelani (foto: Dokumentasi pribadi / kabarsubang.com)

Bawaslu Ingatkan Waktu Kampanye Lewat Iklan Media Cetak dan Media Elektronik

KabarSubang – Subang. Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Subang Cucu Kodir Jaelani mengatakan kampanye melalui iklan media cetak, media elektronik dan media dalam jaringan serta rapat umum baru boleh dilakukan calon anggota legislatif maupun Capres – cawapres yaitu pada tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan 13 April 2019.

Cucu Kodir mengingatkan kepada para peserta Pemilu agar jangan dahulu berkampanye melalui media cetak, elektronik, dan media dalam jaringan serta rapat umum kepada KabarSubang melalui rilis yang dikirim kepada redaksi, Sabtu (06/10/2018).

“Kampanye melalui iklan media cetak, media elektronik dan media dalam jaringan serta Rapat Umum baru bisa dilakukan 21 hari sebelum hari tenang atau tepatnya mulai tanggal 24 Maret 2019. Hal ini sesuai dengan amanat UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 276 ayat (2).” jelas Cucu Kodir.

Berbeda dengan Kampanye di Media Sosial, Cucu Kodir mengatakan Berdasarkan PKPU RI Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 24 ayat (1) bahwa kampanye melalui Media Sosial bisa dilakukan sejak 3 (tiga) hari setelah penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) dan Penetapan sebagai Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai masa tenang.

“Sejak dimulainya kampanye pada 23 September 2018 lalu maka peserta pemilu 2019 termasuk caleg bisa berkampanye di Media Sosial. Akun Media Sosial sebagaimana dimaksud dapat dibuat paling banyak 10 (sepuluh) untuk setiap jenis aplikasi dan akun tersebut wajib di tutup pada hari terakhir masa kampanye.”Tegas Cucu Kodir.

Tentunya para calon anggota legislatif dan pasangan capres – cawapres wajib mendaftarkan akun-akun media sosial mereka kepada KPU sehingga apabila ada pelanggaran berupa materi kampanye pada akun media sosial yang resmi telah didaftarkan, akan ada konsekuensi terhadap mereka (peserta pemilu)

“Sebagaimana penjelasan PKPU no 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum pasal 36 Pelaksana Kampanye Wajib mendaftarkan akun resmi Media Sosial kepada KPU di tingkatan masing-masing penyelenggara.” Terang Cucu.

Menurut PKPU RI No 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum pasal 23 ada tujuh Metode kampanye yang sudah bisa dilakukan selain iklan media cetak, media elektronik dan media dalam jaringan dan rapat umum diantaranya pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye pemilu sesuai Ketentuan KPU, juga pemasangan alat peraga kampanye sesuai ketentuan KPU. (red)

Diposting pada kategory ,
Banner-Home-Top
TINGGALKAN KOMENTAR